Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo memang luar biasa. Belia terus berusaha menggenjot pembangunan di Papua, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama lewat proyek infrastruktur.
Jalan-jalan penghubung antar pulau dibuat demi memudahkan rakyat Papua. Hal tersebut juga demi mendukung BBM satu harga.
Seperti yang terlihat di foto di atas. Jalanan yang baru dibangun tersebut adalah perwujudan cita-cita rakyat Papua selama puluhan tahun.
Di antara rencana pembangunan ambisius Jokowi adalah jalan raya Trans Papua, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2018;elektrifikasi penuh di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 (saat ini 47 persen); dan membangun pelabuhan laut yang merupakan bagian dari program tol lautnya. Jumlah yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini cukup signifikan. Tahun lalu, Jokowi mengalokasikan Rp85,7 triliun untuk mendanai proyek pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Pada bulan Juli 2017, Jokowi mengulangi pentingnya program untuk Papua dan Papua Barat, dan meminta jajaran kabinet dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. “Potensi besar seperti itu (di Papua dan Papua Barat) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” kata Jokowi.
Juga terdapat tantangan. Tidak semua orang mendukung perkembangan penuh di Papua dan Papua Barat. Beberapa ahli dan pegiat konservasi berpendapat bahwa dorongan infrastruktur Jokowi akan merusak kawasan lindung di wilayah ini dan menguntungkan bisnis besar dengan mengorbankan masyarakat lokal.
Selama masa transisi menjelang pelantikan Jokowi tiga tahun lalu, sebuah kelompok kerja yang disebut Pokja Papua diciptakan untuk memenuhi janji pembangunan di dua provinsi tersebut. Tim ini dipimpin oleh Judith J. Dipodiputro, seorang ahli hubungan masyarakat yang berpengalaman di sektor publik dan swasta, serta organisasi masyarakat sipil.
0 Komentar